Laporan Magang

LAPORAN AKTIVITAS KERJA PRAKTEK LAPANGAN (MAGANG) PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL DI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                                                            

Oleh :

Nama : Wahyu Anggraini

NPM : 108500082

Laporan Magang

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna memperoleh sebutan Sarjana bidang Ilmu Komunikasi

PROGRAM STRATA I ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS SEKOLAH KOMUNIKASI MULTIMEDIA

INSTITUT MANAJEMEN TELKOM

BANDUNG

2011

PERSETUJUAN

Laporan Magang Berjudul : LAPORAN AKTIVITAS KERJA PRAKTEK LAPANGAN (MAGANG) PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL DI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Karya :

Nama   : WAHYU ANGGRAINI

NPM   :  108500082

Konsentrasi :

MARKETING COMMUNICATION

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Magang Program S I

Ilmu Komunikasi Sekolah Komunikasi Multimedia

Institut Manajemen Telkom

Bandung

Bandung ,                                                                                           Jakarta,

Menyetujui,                                                                                         Menyetujui,

Dosen Pembimbing                                                                             Pembimbing Instansi

Alila Pramiyanti,S.Sos., M.si                                                         Tri Pudji Astuti,S.Sos.,M.Si.

NIK 0425078002                                                                          NIP.196503121987032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Magang

Praktek kerja lapangan atau yang lebih dikenal dengan magang menurut Street School Forum dapat diartikan sebagai langkah pengenalan bentuk pekerjaan dalam waktu yang singkat, kurang terikat, serta berfungsi sebagai tahap awal atau pengenalan sebelum seseorang terjun total ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. (www.pikiranrakyat.com)

Praktek Kerja Lapangan atau yang lebih dikenal dengan Magang adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Strata I (satu) Ilmu Komunikasi Sekolah Manajemen dan Multimedia Institut Manajemen Telkom yang telah menempuh semester enam, Hal diatas dimaksudkan untuk menyelaraskan pengetahuan dan teori yang didapat dibangku kuliah dalam bidang bisnis Informations, Communication and Technology (ICT), dengan aplikasi didunia usaha yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan serta kemampuan untuk terjun ke dunia usaha setelah menyelesaikan pendidikannya.

Melalui program praktek kerja lapangan/ Magang ini setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk memahami serta menghayati pekerjaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Perpaduan antara teori dan praktek di lapangan inilah, yang akan memacu jiwa dan mental setiap mahasiswa untuk senantiasa siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan kompetitif.

Di dalam magang, pengalaman tidak hanya didapatkan melalui aktivitas kerja yang dialami sendiri, melainkan melalui pengamatan. Mulai dari mengamati lingkungan kerja hingga aktivitas staf. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memahami kondisi perusahaan guna mempercepat adaptasi serta agar tidak mengalami culture shock selama melakukan magang.

Lebih jauh lagi magang bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa bekerja sama dengan orang lain. Hal ini penting karena dalam dunia kerja mahasiswa akan berhubungan dengan banyak orang, sehingga membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain akan mempermudah mahasiswa untuk melakukan pekerjaannya.

Proses magang dilakukan penulis di sebuah Instansi Pemerintah yaitu Kementerian Perumahan Rakyat atau yang sering disingkat KEMENPERA. Yang bertempat di Jalan Raden Patah I/No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama kurang lebih dua bulan atau 40 (Empat Puluh) hari kerja. Selama melakukan magang, penulis diperbantukan di Biro Umum tepatnya di Sub. Bagian Humas dan Protokol KEMENPERA. Menjalankan kerja praktek di KEMENPERA tentunya dengan berbagai pemikiran, salah satunya mengaju pada tujuan dasar dilaksanakannya magang sendiri yaitu menerapkan teori – teori yang diperoleh ke dalam dunia kerja secara nyata.

Didalam Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) terdapat Sub. Bagian yang sejalan dengan bidang keahlian yang telah dipelajari penulis selama perkuliahan yakni Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Protokol, yang menangani hubungan instansi dengan masyarakat maupun  instansi dengan lembaga lain dan instansi dengan staf di kalangan internal Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA). Tentunya ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karna penulis dapat melakukan aktivitas sekaligus pengamatan kerja Hubungan Masyarakat Instansi Kementerian Perumahan Rakyat secara langsung.

 Dengan melakukan magang di Instansi KEMENPERA penulis dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang penulisan informasi baik itu adventorial maupun berita yang didapatkan secara otodidak karena hampir setiap hari penulis melakukan pengontrolan berita terkait KEMENPERA yang dicetak di Surat Kabar cetak maupun online, yang membahas tentang Bidang Perumahan terutama yang menyangkut tentang kebijakan Pemerintah khususnya di Bidang Perumahan Rakyat dan kebijakan – kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat (RUU), Peraturan Menteri tentang perumahan serta kegiatan yang dilakukan oleh pengembang yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA). Selain itu penulis juga melakukan pengamatan kerja yang dilakukan oleh Staf Humas dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat, serta ikut menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Humas dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat,dengan pengalaman tersebut diharapkan dapat menunjang kualitas serta aktivitas kinerja penulis nantinya saat mengeluti kerja khususnya di bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

1.2.      Tujuan dan Manfaat Magang

            1.2.1 Tujuan Magang

1.                  Tujuan Umum

Dalam kegiatan kurikuler di Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Kerja Praktek / Magang merupakan suatu kegiatan yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa dari semua jurusan untuk program S1.

Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek tersebut adalah :

·       Untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung serta menggali berbagai masalah pekerjaan yang timbul di lapangan.

·       Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, baik secara teknis maupun hubungan kemanusiaan.

·       Untuk memupuk rasa kebersamaan tim secara baik, terutama dalam menyukseskan suatu program kerja.

·       Untuk membentuk perilaku positif  bagi para mahasiswa peserta Kerja Praktek / Magang melalui penyesuaian diri dengan lingkungan kerja tempat Kerja Praktek / Magang.

·       Untuk mengukur kemampuan masing-masing peserta, setelah yang bersangkutan berhadapan dengan berbagai masalah di lapangan.

Dengan berbekal pengalaman latihan kerja diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui masalah-masalah dari tingkat dasar sampai dengan tingkat yang lebih tinggi yang ada di lapangan serta dapat merasakan bagaimana berinteraksi nyata dengan sesama karyawan dalam pekerjaan.

2.    Tujuan Khusus

Program Kerja Praktek / Magang bagi mahasiswa Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa. Sehingga untuk Kerja Praktek ini dimasukkan sebagai mata kuliah wajib untuk semua jurusan untuk program S1 dengan bobot 4 (Empat) SKS.

Tujuan Khusus yang diharapkan dari kegiatan Kerja Praktek / Magang antara lain :

·       Agar mahasiswa mempunyai pengalaman praktek sesuai dengan program studinya masing-masing.

·       Mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.

·       Mahasiswa dapat mengisi masa liburan antar semester dengan sesuatu yang berguna dan menunjang keahliannya.

·       Kehadiran mahasiswa peserta Kerja Praktek, diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta tempat kerja prakteknya.

1.2.2  Manfaat Pelaksanaan Program Kerja Praktek / Magang

Program Kerja Praktek/ Magang di Institut Manajemen Telkom (IM Telkom) merupakan suatu keharusan yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa. Melalui kegiatan tersebut, disamping mahasiswa dapat mempraktekkan pengetahuannya di lapangan juga dapat menimba pengalaman kerja dari para pegawai tempat kerja praktek baik teknis maupun non teknis.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Kerja Praktek antara lain :

1.    Bagi Mahasiswa

·      Untuk dapat membantu memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap mahasiswa tentang kondisi yang terdapat di lapangan atau secara nyata.

·      Dapat lebih membuka wawasan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan melalui praktek di lapangan.

·       Sebagai perwujudan program keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara dunia pendidikan dan dunia industri.

2.    Bagi Institusi Penerima Mahasiswa Kerja Praktek

·       Mendapat bantuan tenaga SDM untuk membantu pekerjaan-pekerjaaan yang membutuhkan tenaga lebih tanpa harus membuka recruitment baru dan mendapatkan bantuan riset yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian bagi instansi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

·       Menjalin hubungan baik antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, IM Telkom dan peserta magang, sehingga diharapkan membantu kelancaran program magang selanjutnya.

3.    Bagi Lembaga Pendidikan (IM Telkom)

Manfaat yang dapat diperoleh bagi IM Telkom yaitu:

·        Untuk lebih meningkatkan kerjasama antara pihak IM Telkom dengan pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

·        Menyelaraskan Kurikulum dengan aplikasi di dunia industri sehingga lebih memudahkan dalam penyerapan lulusannya.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

2.1.      Gambaran Umum Perusahaan

            2.1.1 Profil Singkat Perusahaan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KEMENPERA) adalah Kementerian yang dipimpin oleh Menteri  Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.187/M Tahun 2004).

Kementerian Perumahan Rakyat memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan Rakyat dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

VISI MISI Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA)

V I S I

"Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni"         

M I S I

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 sebagai berikut:

1.   Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

2.   Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

3.   Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

4.   Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal.

5.  Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Kementerian  Perumahan Rakyat terdiri dari :

1.    Sekretariat Kementerian ; 

2.    Deputi Bidang Pembiayaan.

3.    Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

4.    Deputi Bidang Pengembangan Swadaya

5.    Deputi Bidang Perumahan Formal.

6.    Staf Ahli.

7.    Pengawas Internal.

Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat berada di bawah naungan Biro Umum yang di atasi oleh Sekertariat Kementerian Perumahan Rakyat, yang memiliki tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, administrasi, dan hubungan masyarakat dan protokol. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan penyebaran informasi serta urusan tata keprotokolan di bidang perumahan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan kegiatan antar lembaga, pelaksanaan kegiatan media dan publikasi dan pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pelaksanaan Kegiatan antar lembaga mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan antar lembaga di bidang perumahan rakyat sedangkan Pelaksanaan kegiatan media dan publikasi Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) melakukan kegiatan publikasi dan pemberitaan, penyebaran informasi, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan rakyat, dan  Pelaksanaan urusan protokol Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas melakukan urusan pengaturan pelayanan dan penerimaan tamu, penyiapan tata upacara dan tata protokol, penyiapan acara penerimaan dan kunjungan kerja resmi, serta persiapan Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Agustus, yang menjadi hari jadi perumahan dan selalu diperingati setiap tahunnya.

          

Makna Bentuk Logo

Bentuk utama logo berupa segitiga sama sisi yang secara teori mempunyai kehandalan dalam struktur serta mencerminkan 3 pelaku pembangunan perumahan rakyat, yang saling bersinergi membangun, yaitu Badan atau Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota).

Bentuk segitiga berupa gunung atau gunungan, yang menggambarkan lingkungan hunian yang 1) berupa rumah sejahtera; 2) lingkungan hunian yang sehat; 3) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berupa rumah (perumahan) tapak (horizontal) maupun rumah (perumahan) susun(vertikal).

Secara perspektif segitiga – segitiga tersebut membentuk atap – atap rumah yang menggambarkan salah satu fungsi rumah yaitu sebagai tempat berlindung, serta menunjukkan karakter rumah indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal.

Potongan terhadap bentuk segitiga membuat bentuk segitiga pada logo menjadi lebih dinamis dan fleksibel yang juga melambangkan semangat kerjasama didalam Kementerian Perumahan Rakyat baik secara internal maupun dengan pihak eksternal.

Bentuk manusia dalam segitiga menggambarkan perlindungan terhadap kehidupan di dalamnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Instansi Kementerian Perumahan Rakyat

Struktur Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian Perumahan Rakyat di pimpin oleh seorang Menteri Perumahan Rakyat yang membawahi 5 orang staf Ahli Menteri yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Hub. Antar Lembaga, Staf Ahli Menteri Bidang PSM dan Pemberdayaan, Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman serta Staf Ahli Menteri Bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi dan Industri dan Seorang Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat membawahi beberapa Biro diantaranya Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Hukum dan Kepegawaian dan Biro Umum.Menteri Perumahan Rakyat juga membawahi beberapa Deputi yang masing – masing mebawahi Asdep (Asisten Deputi) yang membantu Tugas Pokok dan Fungsinya. Deputi dibagi menjadi empat bagian yaitu Deputi Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya dan Deputi Bidang Perumahan Formal.

        Biro Umum merupakan salah satu Biro yang langsung berhubungan dengan Menteri Perumahan                                  Rakyat, yang membawahi Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, Bagian Administrasi dan Bagian Humas dan Protokol. Biro Umum Sendiri memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

TUGAS

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, administrasi, dan hubungan masyarakat dan protokol.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan keuangan;
b. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
c. Pelaksanaan urusan administrasi; dan
d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol

Struktur Organisasi Humas dan Protokol

2.1.3  Job Description

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan antar lembaga, pelaksanaan kegiatan media dan publikasi dan pelaksanaan urusan keprotokolan. Pelaksanaan Kegiatan antar lembaga mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan antar lembaga di bidang perumahan rakyat, hal  ini mencangkup berbagai kegiatan diantaranya membina hubungan baik dengan stakeholder (pengembang Perumahan) yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat diantaranya BTN sebagai bank yang memberikan KPR kepada target market yaitu masyarakat dengan status penghasilan rendah (MBR), selain itu Bank Danamon dan Bank BPD. Selain bekerjasama dengan Bank, Kementerian Negara Perumahan Rakyat juga bekerjasama dengan para pengembang perumahan seperti Perumnas, REI, APERSI dan lembaga terkait, dalam hal ini Kemempera dibantu oleh lembaga – lembaga tersebut untuk menyosialisasikan serta mewujudkan kebijakan dan rencana yang telah dibuat KEMENPERA untuk masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan media dan publikasi Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA), melakukan kegiatan publikasi dan pemberitaan, penyebaran informasi, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan rakyat. Bagian Humas selalu memperbaharui informasi – informasi yang di butuhkan oleh target market KEMENPERA yang terdiri dari Masyarakat, Pengembang Perumahan dan Lembaga terkait lainnya yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan serta kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Informasi tersebut biasanya di publikasikan oleh Humas KEMENPERA melalui website resmi Kementerian Perumahan Rakyat atau melalui berita dan adventorial yang dimuat di surat kabar  baik surat kabar daerah maupun nasional, tergantung dengan budget yang disediakan dan target yang ingin disasar.

Pelaksanaan urusan protokol Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas melakukan urusan pengaturan pelayanan dan penerimaan tamu, penyiapan tata upacara dan tata protokol, penyiapan acara penerimaan dan kunjungan kerja resmi, serta persiapan Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Agustus, yang menjadi hari jadi perumahan dan selalu diperingati setiap tahunnya.

2.2. Pelaksanaan Magang

2.2.1 Waktu dan Lokasi Magang

            Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan atau Magang dilaksanakan penulis mulai tanggal 04 Juli 2011 hingga 26 Agustus 2011. Sedangkan lamanya masa Praktek Kerja Lapangan atau Magang dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) Bulan (± 40 Hari Kerja).

Lokasi Kerja Praktek Lapangan atau Magang bertempat di Kementerian Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2.2.2 Jadwal dan Aktifitas Magang

Pelaksanaan Magang

Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan proses Praktek Kerja Lapangan atau Magang yang sudah dilakukan selama bulan Juli sampai dengan Agustus di Instansi Pemerintah Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KEMENPERA). Proses magang secara umum dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at dari jam 09.00 – 15.00 Wib.

2.3. Permasalahan yang Ditemukan

Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi dua bagian yaitu Hubungan Antar Lembaga, dan Media dan Publikasi yang masing – masing memiliki tugas dan fungsinya. Dalam kesempatan kali ini penulis lebih memfokuskan tugas dan fungsi Humas Kementerian Perumahan Rakyat dengan sub. Bagian Media dan Publikasi karena penulis menemukan masalah yang harus penulis kaji di sub. Bagian Media dan Publikasi. Adapun masalah yang ingin penulis kaji dalam laporan kerja praktek lapangan atau magang kali ini adalah  Manajemen Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam mensosialisasikan Visi “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah yang Layak Huni”. Alasan penulis mengali manajemen humas, karena penulis menemukan fakta bahwa tujuan yang ingin dicapai Humas Kementerian Perumahan Rakyat melalui Publikasi yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sehari –harinya Humas Kementerian perumahan Rakyat mengerjakan hal yang tidak jauh berbeda dengan humas – humas organisasi atau instansi lainnya, Humas Kementerian Perumahan Rakyat bekerja untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan – kebijakan pemerintah, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan , rencana – rencana tentang  peraturan dan perundang – undangan, dan segala sesuatunya yang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu tugas Humas Kementerian Perumahan Rakyat juga memberikan masukan dan saran bagi para  pejabat Kementerian baik Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 tentang segala informasi yang berkembang di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

Dalam melaksanakan pekerjaannya humas Kementerian Perumahan Rakyat juga melakukan fungsi manajemen yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan pada umumnya, yaitu mulai dari proses pengumpulan fakta, definisi masalah, perencanaan dan program, aksi dan komunikasi dan evaluasi.

Pada tahap pengumpulan fakta Humas Kementerian Perumahan Rakyat Beracu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat yang di rancang setiap 5 tahun sekali, pada kesempatan kali ini penulis menggunakan acuan Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014.

·         Visi

“Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”

·         Misi

1.      Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

2.      Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

3.      Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

4.      Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal.

5.      Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun perumahan dan permukiman.

·         Sasaran Strategis

1.         Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya: (i) Revisi UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, (ii) Revisi UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, (iii) Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang KASIBA/LISIBA BS, (iv) Revisi PP No.41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing, dll.

2.         Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

3.         Terlaksana fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit.

4.         Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa.

5.         Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480 unit.

6.         Terlaksana pembangunan rumah khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana.dll

Pada tahap Perancanaan dan Program, Humas Kementerian Perumahan Rakyat membuat perencanaan publikasi yang dilakukan secara matang, perencanaan ini nantinya akan mengetahui jumlah anggaran yang akan dibutuhkan untuk publikasi baik di media masa cetak maupun elektronik. Adapun tahap perencanaan diawali dengan perencanaan media oleh Humas, setelah itu berkonsultasi dengan Sekretaris Kementerian agar publikasi yang dilakukan sesuai dengan Visi Kementerian Perumahan Rakyat, setelah mengadakan perundingan dengan Sekretaris Kementerian pihak Humas mengadakan refisi terhadap rencana publikasinya.

Untuk anggaran publikasi baik di media masa cetak maupun elektronik, Humas Kementerian perumahan Rakyat tidak memiliki acuan yang tetap atau strategis dalam pembagiaannya. Humas Kementerian Perumahan Rakyat, mengelola anggaran yang tersedia dengan membagi rata anggaran untuk publikasi di media cetak dan media elektronik, dengan kata lain 50 : 50. Untuk tahun ini Humas Kementerian Perumahan Rakyat merencanakan akan menggunakan anggran publikasinya dengan publikasi di media elektronik sebanyak ± 10 kali, dan media cetak (adventorial) sebanyak 38 kali. Dengan frekuensi 2 kali sebulan untuk media elektronik dan 3-4 kali sebulan untuk media cetak.

Dalam penetapan target sasaran publikasi media cetak maupun elektronik Humas Kementerian Perumahan Rakyat memiliki kualifikasi tersendiri yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal 2,5 (dua koma liam) Juta perbulan, memiliki NPWP dan taat membayar pajak serta dengan lokasi diluar daerah Jakarta. Sedangkan untuk MBR yang tidak memiliki NPWP mereka harus memiliki satu perkumpulan tertentu agar bisa menikmati layanan yang akan diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, namun dalam realisasinya Humas Kementerian Perumahan Rakyat tidak memiliki standar STP yang jelas sehingga menyulitkan dalam memilih media untuk publikasi.

Media yang digunakan oleh kementerian Perumahan Rakyat dalam publikasi biasanya tergantung pada informasi yang inggin disampaikan apakah menggunakan media nasional atau daerah, selain itu Humas juga melihat oplah dan karakteristik medianya apakah media itu untuk warga menengah atas atau menengah bawah.

Dalam membuat publikasi di media massa cetak (adventorial), Humas Kementerian Perumahan Rakyat dibantu oleh sebuah tenaga ahli. Proses awal pembuatan publikasi di media massa cetak (adventorial), dimulai dengan pemberian bahan yang layak dipublikasi oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat kepada tenaga ahli, selanjutnya tenaga ahli membuat adventorial berdasarkan data dan fakta dari Humas Kementerian Perumahan Rakyat, setelah adventorial selesai dibuat tenaga ahli tersebut menyerahkannya kepada praktisi Humas Kementerian Perumahan Rakyat untuk dikoreksi apakah adventorial tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat, apabila sudah “Ok”, tenaga ahli langsung menentukan media yang akan digunakan untuk publikasi berdasarkan target sasaran yang ingin dituju, yang tentunya berdasarkan perundingan terlebih dahulu dengan pihak Humas Kementerian Perumahan Rakyat, setelah semuanya beres barulah adventorial siap di tayangkan.

Sedangkan untuk publikasi di media massa elektronik Humas kementerian Perumahan Rakyat menggunakan media elektronik yang memiliki tempat untuk talk show. Publikasi di media elektronik Humas Kementerian Perumahan Rakyat memiliki dua cara yaitu, diundang sebagai narasumber atau membeli spot untuk mensosialisasikan kebijakan serta kinerja yang telah dicapai.

Publikasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat tidak hanya berfokus pada Kebijakan Pemerintah tentang rumah murah dan kebijakan pemerintah lainnya, melainkan secara keseluruhan karna Humas di Kementerian Perumahan Rakyat bergabung dengan bagian Protokol yang mengurusi segala perjalanan Menteri Perumahan Rakyat.

Dalam Aksi dan Komunikasinya, Humas Kementerian Perumahan Rakyat melakuakan publikasi sesuai dengan media plan yang telah dibuat, yaitu dengan menjalankan publikasi di media massa elektronik berupa talk show tentang rumah murah, Hapernas (Hari Perumahan Nasional) dan Kebijakan Pemerintah tentang peraturan – peraturan yang terkait perumahan. Begitu juga publikasi di media cetak Humas Kementerian Perumahan Rakyat melakukan publikasi dengan menyewa tempat di beberapa media sesuai dengan media plan yang telah ditetapkan selama satu tahun.

Untuk mengatasi pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, Humas Kementerian Perumahan Rakyat menggunakan Hak Jawabnya melalui surat pembaca untuk membenarkan berita yang beredar sehingga tidak menimbulkan rumor yang tidak diinginkan. Selain itu Humas juga akan melakukan pendekatan dengan penulis berita baik itu dengan datang langsung ke redaksi atau memanggil wartawan untuk datang ke kantor kementerian, untuk mengklarifikasi kebenaran berita tersebut.

Evaluasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat hanya sekedar melakukan pengklipingan media masa cetak dan online yang dilakukan setiap hari. Selain itu juga melakukan evaluasi pada anggaran publikasi.

            2.3.1 Tinjauan Teori

Definisi Humas

Dalam bukunya Teori dan Profesi Kehumasan, M. Linggar Anggoro menerangkan Humas merupakan terjemahan dari istilah public relations atau PR – kedua istilah ini akan dipakai secara bergantian , menurut kamus terbitan Institute of Public Relations (IPR), “humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya”. Jadi humas adalah satu kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai satu rangkaian kampanye  atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak – pihak lain yang berkepentingan (atau lazim disebut sebagai seluruh “khalayak” atau publiknya).

Sedangkan menurut kamus Fund and Wagnal, American Standart Desk Dictionary terbitan 1994, istilah humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan teknik / kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepakterjangnya. Istilah “kiat” dalam definisi ini mengindikasikan bahwa humas harus menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan (management by objectives). Dalam mengejar suatu tujuan, semua hasil atau tingkat kemajuan yang telah dicapai harus diukur secara jelas, mengingat humas merupakan kegiatan yang nyata.

Pada pertemuan asosiasi – asosiasi humas seluruh dunia di Maxico City, Agustus 1987, ditetapkan definisi humas sebagai berikut : Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran – saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplemtasikan program – program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayak.

Maria Assumpta Rumanti dalam bukunya Dasar – Dasar Public Relations : Teori dan Praktik menjelaskan PR tidak hanya terdiri dari kegiatan – kegiatan yang tampak saja, tetapi kenyataannya kegiatan yang tampak oleh publik justru hanya satu tahap saja dari keseluruhan kegiatan PR yang sebenarnya. Banyak tahap – tahap lain yang lebih dan tidak kelihatan. PR adalah kegiatan atau aktivitas yang proses kegiatannya melalui empat tahap, yaitu:

1.      Penelitian yang didahului penemuan, analisis, pengolahan data dan sebagainya

2.      Perencanaan yang direncanakan

3.      Pelaksanaan yang tepat

4.      Evaluasi, penilaian setiap tahap dan evaluasi keseluruhan.

Tahap – tahap PR ini berlangsung secara berkesinambungan. Pada dasarnya PR memiliki banyak definisi antara lain :

1.      PR merupakan upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakukan terus menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.(Institute of Public Relation, United Kingdom)

2.      PR merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan interes publik dan melaksanakan program tindakan (komunikasi) untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian publik. (Denny Griswold, uigever van Public Relations Bews, New York)

3.      PR merupakan upaya dengan menggunakan informasi, persuasi, dan penyesuaian, untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu kegiatan, atau suatu sebab. (E.L.Berneys,USA,1956)

4.      PR adalah membangun hubungan baik secara sistematis antara kelompok publik atau orang, bahwa organisasi mempunyai ikatan atau ketergantungan. (F.E. Hollander, Doelmating Brdrijfsbeheer,1952)

5.      PR sangat penting dalam menyampaikan penerangan atau pengumuman yang pada prinsipnya membangun hubungan baik antara kelompok orang yang mempunyai hubungan atau ikatan dengan organisasi. (NGRP- Nederlandsche Genoodschap Public Relations,1963)

6.      PR secara teratur menciptakan saling pengertian antara organisasi dan kelompok publiknya. (NGRP,1972)

7.      PR merupakan seni dari pengetahuan untuk mengembangkan saling pengertian dan niat baik diantara seseorang, perusahaan, atau instansi dan publiknya.

8.      PR Praktik merupakan seni dan ilmu sosial untuk menganalisis kecenderungan, memprediksikan konsekuensi – konsekuensi mereka, menasihati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang direncanakan dari tindakan – tindakan yang akan melayani baik organisasi maupun interes publiknya. (Mexican Statement in Public Relations Practice, Mexico City,1978)

Pengertian diatas sekedar memberikan gambaran, apa sebenarnya arti PR tersebut. Dari beberapa definisi tersebut para ahli melihat hal yang paling mencolok, yakni “Konsepnya menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik secara teratur antara organisasi dengan publiknya”. Internasional Public Relations Association (IRPA) memberi definisi PR sebagai berikut : “Public Relations is a management function, of a continuing and planned caracter, through which public and private organizations and institutions seek to win and retain the understanding, sympathy, and support of those with whom there are or may be concerned by evaluating public opinion about themselves, in order to correlate, as far as possible their own policies and procedures, to achieve by planned and widespread information more productive coorporation and more efficient fulfillment of their common interest”. (samson, Public Relations en Voorlicting, 120/10)

Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut, Public Relations merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi – organisasi, lembaga – lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijakan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.

Definisi PR yang disepakati ahli yang tergabung dalam IPRA di Den Haag itu menyatakan dengan tegas bahwa PR adalah fungsi manajemen, artinya, PR tersebut melekat pada manajemen. Hal ini secara tidak langsung menyeragamkan definisi yang begitu banyak dalam hal hubungan antara PR dengan manajemen yang beraneka ragam.

J.C. Seidel dan W. Emerson Rech menjelaskan bahwa PR adalah proses yang berkesinambungan, seni menanamkan suatu rencana dan sebagainya.

Sedangkan definisi kerja PR yang resmi dari IPRA adalah sebagai berikut : Public Relations is a distiinctive management function which helps establish and maintain mutual lines of communications, understanding, acceptance and cooperations between an organisation and its publics; involves the management of problems or issues; helps management to keep informed or and responsive to publicopinion; defines and emphasises the responsibility of management to serve the public interest; helps management keepabrease of effectively utilise chage, serving as an early warning system to help anticipate trends, and uses research and sound and ethical communication techniques as its principle tools.

(Publik Relations merupakan fungsi manjemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama, melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan; membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik; menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu mendahului kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama). PR adalah fungsi manajemen sehingga komunikasi dalam kegiatan PR sangat penting, komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dua arah dari organisasi ke publiknya, dari publik ke organisasi secara timbal balik, dengan memperhatikan opini publik sebagai efeknya, baik yang terdapat pada publik internal maupun publik eksternal.

Tujuan Humas adalah penyajian berbagai informasi dan pendidikan atau penyuluhan untuk menciptakan saling pemahaman.

Proses Transfer dalam Humas

Negatif                                                                                    Positif

Antipati                                                                                   Simpati

Kecurigaan                                                                              Penerimaan

Masa Bodoh                                                                            Minat

Lalai                                                                                         Pengertian

Sebuah perusahaan atau instansi bisa saja jadi merupakan subjek dari salah satu atau lebih dari empat pernyataan negatif pada kotak sebelah kiri dari model proses pengubahan humas.

1.      Antipati. Sebuah organisasi, instansi atau perusahaan bisa jadi dimusuhi oleh pihak – pihak tertentu karena tindak tanduknya tidak disukai, misalnya salah satu produknya dibuat asal jadi, kepribadiannya dinilai buruk, perusahaan berasal dari negara asing atau semata – mata karena perusahaan tersebut besar sekali! Mungkin juga ada sikap permusuhan terhadap suatu industri yang semata – mata berdasarkan anggapan yang keliru.

2.      Kecurigaan. Lebih berat mengatasi rasa curiga dari pada sikap anti  pati,karena prasangka itu biasanya berakar lama dan diwariskan dari keluarga, pendidikan, etnis atau malah pengaruh geografis. Prasangka memang tidak didasarkan pada alasan yang rasional, namun keberadaannya lebih sulit dikikis karena terlanjur mengakar dalam hati.

3.      Masa bodoh.   Rasa tidak tertarik terhadap sesuatu juga amat sulit diatasi. Orang – orang pada umumnya cenderung bersikap kolot : terpaku pada kebiasaan – kebiasaan lama yang terlanjur mengakar, dan enggan mencoba hal – hal yang baru.

4.      Lalai. Dalam dunia yang kompleks ini setiap orang terdorong untuk mengabaikan banyak hal. Ini tak bisa dielakkan.

Inilah sikap negatif yang harus diubah oleh humas menjadi perilaku yang positif. Sebagian besar urusan humas adalah mengupayakan perubahan ini, yakni mentransfer perilaku negatif menjadi perilaku positif.

Humas Pemerintah

Dalam bukunya yang berjudul Public Relation Praktis, Drs. Elvinaro Ardianto,Msi. Menjelaskan, Public Relation Pemerintah atau disingkat PR Pemerintah, pada dasarnya tidak bersifat politis. PR Pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan – kebijakan pemerintah, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan , rencana – rencana tentang  peraturan dan perundang – undangan, dan segala sesuatunya yang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Tugas PR Pemerintah keluar harus memberi masukan dan saran bagi para pejabat pemerintahan atau pejabat negara tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan lembaga, baik yang sedang dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.

Seiring dengan tuntutan transparasi dari masyarakat luas sebagai PR Pemerintah, manfaat PR dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah diterima sejak lama. Bahkan, beberapa kalangan mengatakan, bahwa pemanfaatan PR oleh pemerintah mendahului penggunaan PR oleh kalangan swasta (diadaptasi dari Kusumastuti.2003::37).

Lembaga – lembaga pemerintah baik itu pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai segala macam kebijakan dan program yang telah, tengah, dan akan dilancarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, negara – negara dunia ketiga memang jauh ketinggalan.

Pemerintah negara – negara berkembang mengahdapi tantangan humas yang sangat besar. Sehubungan dengan besarnya tantangan itu maka lembaga – lembaga pemerintah lebih membutuhkan praktisi humas yang handal dibandingkan sektor industri maupun komersial swasta.

PR tidak dapat dipisahkan dari opini publik, terutama dalam bidang pemerintah yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan berbagai publik dalam mengatur kesejahteraan dan keamanan tiap warganegara. Teknik PR dalam pemerintah tidak ada bedanya dengan teknik – teknik PR yang digunakan PR disektor atau bidang lainnya (Abdurachman.2001:111).

Tugas pemerintah memang sangat berat karena masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks. Karakteristik yang melekat dalam setiap kegiatan pemerintah, antara lain:

1.      Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan yang beragam.

2.      Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya yang terpadu dan berkesinambungan.

3.      Program pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai permasalahan – permasalahan mereka sebagai warga masyarakat (diadaptasi dari Kusumastuti.2002:38).

Lebih jauh,Kusumastuti (2002) berpendapat, bahwa karakteristik itulah yang melatarbelakangi, mengapa PR Pemerintah perlu diterapkan dan dikembangluaskan secara profesional ditengah masih menghadapi permasalahan penerapan PR Pemerintah yang ideal. Seperti Undang – Undang dan Peraturan organisasi seringkali menghambat fungsi PR Pemerintah, ditambah lagi masalah dana, tumpang tindihnya job description, yang sedikitnya memperburuk citra PR Pemerintah yang dianggap ketinggalan jaman (Kuno) kinerjanya. Kusumastuti(2002)menyebutkan, PR Pemerintah cenderung mendapat image (citra) yang negatif. Orang awam menilai, bahwa PR Pemerintah identik dengan ketidak profesionalan, jabatan buangan, dan sebutan lain yang membuat jabatan PR Pemerintah tidak menarik dan bergengsi.

Tugas dan Fungsi Humas atau Public Relations (PR)

PUBLIC RELATIONS (PR) berfungsi sebagai “jembatan komunikasi” antara suatu organisasi dengan lembaga lainnya serta berbagai elemennya. Tujuannya adalah, supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi tersebut. Praktik PR pada hakikatnya adalah aktivitas. Oleh sebab itu, tujuan Praktik PR serupa dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan pengetahuan, perasaan dan perilaku komunikan (penerima pesan). Praktik PR juga bertujuan untuk membentuk danmempertahankan perasaan, serta prilaku positif masyarakat luas terhadap organisasi, lembaga atau perusahaan. Tujuan praktik PR adalah membuat publik dan organisasi, lembaga atau perusahaan saling mengenal, baik kebutuhan , kepentingan, harapan, maupun budaya masing – masing (diadaptasi dari Kusumastuti. 2002 : 20 -21).

Praktik PR juga memiliki fungsi manajemen, yakni mendorong kemapanan dan saling memelihara arus komunikasi yang menciptakan pengertian, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya, termasuk melibatkan diri dalam manajemen untuk memecahkan masalah atau mengatasi suatu isu, membantu manajemen untuk menginformasikan dan merespon terhadap opini publik, membatasi dan menengaskan tanggung jawab manajemen untuk melayani publik yang berkepentingan, membantu manajemen membuat kebijakan tertentu secara efektif untuk menciptakan perubahan yang bermanfaat, menjalankan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kecenderungan – kecenderungan, dan menggunakan penelitian akal sehat serta komunikasi secara etis sebagai prinsip dasarnya (di adaptasi dari Cutlip, Center and Broom.2004:4).

Kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang PR dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam dan luar organisasi, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Seorang PR diharapkan mampu mengorganisasikan berbagai kegiatan PR. Aktivitas kesehariannya selalu terisi dengan berfikir, merencana, membuat anggaran, negosiasi, evaluasi, membuat laporan dan lainnya. Singkatnya, seorang yang berprofesi PR harus bekerja keras.

F. Rachmadi (1994) berpendapat, fungsi PR yang utama adalah menyelenggarakan hubungan dengan publiknya guna memperoleh dukungan dan simpatik publik, maka ia harus memiliki:

1.      Kemampuan mengamati dan menganalisis problem

2.      Kemampuan menarik perhatian

3.      Kemampuan mempengaruhi opini

4.      Kemampuan menjalin hubungan dan suasana saling percaya

Dari keempat persyaratan tersebut maka dapat disimpulkan secara sepintas, betapa luasnya tugas PR. Menurut Kogan, seperti yang dikutip Rachmadi (1994), fungsi pokok PR adalah fungsi manajemen, yakni sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, PR adalah fungsi manajemen puncak. Kehadirannya didalam suatu organisasi, lembaga atau perusahaan selayaknya berada langsung dibawah pimpinan paling atas, atau sekurang – kurangnya mempunyai hubungan kerja langsung dengan pimpinan perusahaan. Bagi seorang PR posisi dilevel atas organisasi ini memudahkan dia melaksanakan tugasnya, yang menuntut pengetahuan menyeluruh mengenai keadaan organisasi, lembaga atau perusahaan, dan demi kecepatan penyampaian berita atau informasi kepada pimpinan utama sebagai pengemban citra yang menentukan dalam organisasi tersebut. Jadi, PR berfungsi sebagai pusat sirkulasi informasi keluar dan kedalam bagi pimpinan organisasi, lembaga atau perusahaan. Idealnya, PR berfungsi sebagai juru bicara (komunikator) pimpinan paling atas, karena pimpinan sebagai sumber informasi utama bagi komunikator (diadaptasi dari Rachmadi.1992; 8 -10).

Sebagai komunikator yang baik seorang PR haruslah mengetahui pendapat pihak lain tentang sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Setiap organisasi tersebut mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Citra itu datang dari publik pelanggan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, asosiasi profesi, pemasok, asosiasi konsumen dan lainnya, yang mempunyai pandangan terhadap organisasi, lembaga, atau perusahaan. Idealnya, semua pihak harus mempunyai pandangan baik terhadap organisasi tersebut. Oleh karena itu, salah satu tujuan organisasi adalah memperluas praktik PR yang baik, sehingga citranya menjadi baik (diadaptasi dari Katz.1994 :68).

Dapat dikatakan PR terlibat dan bersifat integratif dalam manajemen organisasi. Hal ini merupakan satu bagian dari satu napas yang sama dalam organisasi tersebut. PR harus memberikan identitas organisasi dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Kesuksesan PR terletak pada apakah organisais dan produk ataupun jasanya diakui dan diterima publik, PR secara terus menerus mengadakan komunikasi atau dialog dengan publik internal maupun eksternal, PR merupakan instrumen dalam manajemen yang dengan secara kontinu memberikan informasi kepada kelompok publik terkait, informasi mengenai peraturan organisasi dan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan organisasi, PR merupakan fungsi manajemen, yang didasarkan pada analisis terhadap pengaruh yang kuat dari lingkungan, apa ekef dan dampak terhadap publik internal atau eksternal, peraturan yang telah diolah menjadi perencanaan yang nyata untuk direalisasikan, demi keuntungan dua belah pihak.

Lima pokok tugas Public Relations sehari – hari sebagai berikut:

1.      Menyelengarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (Visual) kepada publik, supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan publik internal atau eksternal dan memperhatikan, mengelola, mengintegritaskan pengaruh lingkungan yang masuk demi perbaikan dan perkembangan organisasi.

2.      Monitoring, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Disamping itu, menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita bersama dan lingkungan. Karena mereka ikut menentukan kehidupan organisasi apabila kita tidak saling menganggu. Perlu diajak berunding untuk kebaikan semua pihak tak ada yang dirugikan, sebagai contoh lingkungan tidak diganggu.

3.      Memperbaiki Citra Organisasi. Bagi PR, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, prestasi, publikais dans eterusnya tetapi terletak pada :

a.       Bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara berkesinambungan yang selalu terbuka untuk di kontrol, dievaluasi

b.      Dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan gambaran komponen yang kompleks

4.      Tanggung jawa sosial. PR merupakan istrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut. Terutama kelompok publik sendiri, publik internal dan pers.

5.      Komunikasi. PR mempunyai bentuk komunikais yang khusus, komunikasi timbal – balik, maka pengetahuan komunikasi menjadi modalnya. Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral. Perlu juga untuk dimiliki adalah pengetahuan manajemen dan kepemimpinan, struktur organisasi.

Bauran Public Relations (PR MIX)

Philip Kotler, seperti yang disitir Ruslan (1998), menampilkan gagasan megamarketing. Ia memasukan unsur dua “P” baru, yakni power dan public relations kedalam marketing mix (bauran pemasaran) konvensional 4 - Ps, yang terdiri dari Product, Price, Promotions, and Placement. Perkembangan sistem pemasaran berubah menjadi formula 6-Ps, yakni dengan menambah Power yang menyandang potensi mendorong (push strategy) dan public relations yang berpotensi menarik (pull strategy).

Dalam buku “megamarketing”, Harvard Business Review, Philip Kotler mengungkapkan sebagai berikut : “Megamarketing is the strategically coordinated applications of economis, psyshological, political and public relations skill to gain the cooperation of a number of parties in order to enter and or operate in a given market.”

Pola 4-Ps yang konvensional lebih mudah di kontrol (controlled), karena korelasi komponen dalam marketing mix tersebut berwujud dan terukur (tangible). Sedangkan dalam bauran megamarketing, karena memasuki kekuatan opini (power), persepsi, tanggapan, dan tujuan yang hendak dicapai public relations, maka hasil dan prosesnya lebih sulit di ukur (intangible). Masalah citra atau kepercayaan itu hasilnya sulit untuk diketahui tolak ukurnya dan sulit di kontrol (uncontrolled), karena variabelnya bersifat kualitatif. Sedangkan bauran pemasaran konvensional lebih bersifat kuantitatif.

Megamarketing tersebut kemudian dikembangkan oleh Thomas L. Haris dalam bukunya Marketer’s Guaide to Public Relations, yang melahirkan Marketing Public Relations (MPR). Dari kedua pakar pemasaran tersebut dikembangkan lagi secara rinci peranan bauran PR (Public Relations Mix) menjadi Pencils yang hampir mirip dengan promotion mix, yaitu formula PASP (Publications, Advertising, Sales Promotions and Personal Selling).

Dalam bukunya yang berjudul Accounding To Kotler, Philip Kotler mengatakan Humas (Public Relations) memiliki banyak alat bantu yang disebutnya sebagai PENCILS : Publications (Publikasi), Events (Kegiatan), News (Berita), Community Involvement (Keterlibatan Komunitas), Identity Tools (alat bantu identitas), Lobbying (pelobian), dan Social Investment (Investasi Sosial). Humas memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan pesan. Terlebih lagi, pesan dapat disampaikan dengan lebih segar dan terpercaya. Humas lebih siap menciptakan “sensasi” atas produk atau jasa baru.

 Bauran PR, Jika dijabarkan secara rinci dalam korelasi komponen utama peran public relations, adalah sebagai berikut :

1.      Publications (Publikasi dan Publisitas)

Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarkan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan perusahaan / organisasi, yang pantas untuk diketahui oleh publik. Setelah itu,PR juga menghasilkan publisitas untuk memperoleh tanggapan positif secara lebih luas dari masyarakat. Dalam hal ini, tugas public relations officers (PRO) adalah menciptakan berita untuk mencari publisitas melalui kerjasama dengan pihak pers/wartawan dengan tujuan menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang diwakilinya.

2.      Events (Penyusunan Program Acara)

PR juga merancang acara tertentu tang dipilih dalam jangka waktu, tempat, dan obyek tertentu yang secara khusus untuk mempengaruhi opini publik. Semua kegiataan promosi  atau publikasi dikaitkan dengan event tersebut. Biasanya, event tersebut ada beberapa jenis. Diantaranya :

a.       Calender event yang rutin (reguler event) dilaksanakan pada bulan tertentu sepanjang tahun.

b.      Special events, yaitu yang sifatnya khusus, dan dilaksanakan pada momen tertentu diluar acara rutin dari program kerja PR, seperti peluncuran produk baru, pembangunan kantor baru, jalan baru, gedung baru dan sebagainya.

c.       Moment events, yaitu event atau acara yang bersifat momental, atau lebih khusus lagi, misalnya menyambut pesta perak, perta emas, pesta berlian hingga menghadapi millenium.

3.      News (Menciptakan Berita), yakni upaya untuk menciptakan berita melalui press realease, news letter, bulletin, dan lain – lain yang biasanya mengacu teknis penulisan 5W+1H (who, what, where, when,why dan how). Sistematika penulisannya adalah “piramida terbalik”. Yang paling penting diletakkan ditengah batang berita. Untuk itulah seorang PR harus mempunyai kemampuan untuk menulis, karena sebagian tugasnya untuk tulis menulis (PR Writing), khususnya dalam menciptakan publisitas.

4.      Community Involvement (Kepedulian pada komunitas), tugas sehari – hari seorang public relations officer (PRO) adalah mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu, serta menjaga hubungan baik (community relations and humanity relations) dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya.

5.      Inform or image (memberitahukan atau meraih citra), ada dua fungsi utama dari public relations, yaitu memberitahukan sesuatu kepada publik atau menarik perhatian, sehingga diharapkan akan memperoleh tanggapan berupa citra positif. Proses dari “nothing” menjadi “something”. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu menjadi suka, dan kemudian diharapkan timbul sesuatu (something), yaitu berupa citra.

6.      Lobbying and negotiating (pendekatan dan bernegosiasi),keterampilan untuk melobi secara profesional, dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang PRO, agar semua rencana, ide, atau gagasan kegitan suatu lembaga memperoleh dukungan dari individu dan lembaga yang berpengaruh, sehingga timbul situasi saling mengguntungkan (win-win solution).

7.      Social responsibility (Tanggung jawab sosial), aspek tanggung jawab dalam dunia public relations sangat penting. PR tidak hanya memikirkan keuntungan materi bagi lembaga atau organisasi secara tokoh yang diwakilinya, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat. Hal ini penting, supaya ia memperoleh simpati atau empati dari khalayaknya. Inilah yang di dalam teori public relations disebut sebagai social marketing (diisitir dari Ruslan.2000:12-15).

Manajemen Public Relations

Manajemen dan Public Relations adalah dua bidang ilmu yang berkembangsecara terpisah. Akan tetapi, seperti yang kita saksikan perkembangannya pada akhir abad ke 20 ini, manajemen akhirnya berhasil meningkatkan peranannya pada hampir setiap bidang kehidupan. Seperti pada hubungan antara manajemen dan bidang – bidang lainnya, manajemen juga telah menyatu dengan Public Relations. Artinya, manajemen telah memberi kontribusi yang sangat besar bagi penerapan konsepsi public relations dalam kehidupan (kasali.1994).

Manajemen, dalam konteks strategis, mempunyai peran untuk membantu perubahan meyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan dalam lingkungan usaha. Lingkungan usaha, seperti yang sering kita baca di surat kabar, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini tampak menjadi sangat penting bagi penentu keberhasilan perusahaan. Lingkungan adalah satu set faktor yang muncul dari luar dan tidak dapat dikendalikan begitu saja secara mudah. Misalnya, perubahan – perubahan peraturan, kegiatan politik, situasi ekonomi, perkembangan teknologi, perkembangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Perubahan – perubahan lingkungan tertentu akan mempengaruhi prestasi perusahaan dalam meraih keuntungan, atau memberi kontribusi pada pihak – pihak yang terkait. Public relations mempunyai peranan yang penting dalam upaya mengefektifkan organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga – lembaga strategis.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang praktisi public relations akan menggunakan konsep – konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas – tugasnya, seperti membuat rencana, melakukan persiapan – persiapan, melakukan aksi dan komunikasi dan ditutup dengan tindakan pengendalian yang disebut evaluasi.

Pelaksanaan tugas public relations bukanlah semata – mata melakukan aksi, melainkan membutuhkan rencana – rencana, dan diikuti dengan langkah – langkah pengendalian melalui suatu proses evaluasi. Sementara Cutlip, Center dan Broom, dalam bukunya Effective Public Relations (2000:339-456), dan terjemahan Indonesianya tahun 2005, berpendapat bahwa proses Manajemen Public Relations terdiri dari: Defining Public Relations Problems, Planning and Programming, Taking Action and Communicating, Evaluating The Programs. Terjemahan bahasa Indonesianya (2005:267 - 357) adalah Mendefinisikan Masalah Hubungan Masyarakat, Membuat Rencana dan Program, Mengambil Tindakan dan berkomunikasi, Mengevaluasi Program.

Manajemen Strategis. Istilah strategic management sering disebut pula rencana strategis, atau rencana jangka panjang perusahaan. Dalam suatu rencana strategis, perusahaan menerapkan garis – garis besar tindakan strategis yang akan dicakup, tentu amat bervariasi. Untuk melihat kedepan, perusahaan perlu melihat ke belakang, yakni hal – hal yang telah dicapai dimasa lalu, harapan yang dijanjikan dari prestasi itu, dan persepsi yang muncul dari lingkungannya. Seorang praktisi public relations tidaklah dibenarkan mengabaikan pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang ini. Ia perlu turut aktif mengobservasi pendapat dan harapan tersebut. Karena prosesnya melibatkan banyak pihak, suatu rencana jangka panjang yang berhasil disatukan sering disebut pula suatu “consensus”.

Rencana jangka panjang inilah yang menjadi pegangan bagi para praktisi public relations untuk menyusun berbagai rencana teknis, dan langkah komunikasi yang akan diambil sehari – hari. Untuk dapat bertindak secara strategis, kegiatan public relations harus menyatu dengan visi atau misi organisasi, yakni alasan organisasi dapat menetapkan objektifnya, dan bekerja berdasarkan objektif tersebut.

Sama seperti bagian atau divisi lain di dalam perusahaan, untuk memberi kontribusi kepada rencana jangka panjang itu, praktisi public relations dapat melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1.      Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar didalam maupun diluar perusahaan. Bahan – bahan dapat diperoleh dari kliping media massa dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan penelitian terhadap naskah pidato pimpinan, bahan yang dipublikasikan perusahaan, serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak yang berkepentingan atau dianggap penting.

2.      Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang terjadi secara historis. Perubahan ini umumnya disertai dengan perubahan sikap perusahaan terhadap publiknya, dan sebaliknya.

3.      Melakukan analisis SWOT (Strengths = Kekuatan, Weeknesses = kelemahan, Opportunities = peluang, dan Threats = ancaman). Meski tidak perlu menganalisis hal – hal yang berada diluar jangkauannya, seorang praktisi public relations perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi dari luar dan dalam perusahaan atas SWOT yang dimiliki. Misalnya, menyangkut masa depan industri yang ditekuninya, citra yang dimiliki perusahaan, kultur yang dimiliki, serta potensi lain yang dimiliki perusahaan.

Komponen S (Strengths) dan W (Weaknesses) dikaji dari unsur – unsur yang berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan, kedua komponen lainnya (O dan T) dikaji dari lingkungan dimana ia berada. Peluang dan ancaman bisa muncul dari unsur – unsur seperti peraturan pemerintah, kecemburuan masyarakat, nilai masyarakat, perubahan struktur kependudukan, pandangan yang tengah beredar di masyarakat, situasi ekonomi, perubahan politik, tekanan yang muncul dari para environmentalist dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan itulah seorang praktisi public relations dapat menentukan langkah yang dapat diambil, serta program kerja yang akan disusun. Dengan pendekatan ini, praktis langkah yang diambil oleh seorang praktisi public relations akan lebih selaras dengan arah perusahaan secara menyeluruh.

Model Strategic Management Untuk Public Relations

Pearce dan Robinson mengembangkan langkah – langkah strategic management sebagai berikut :

1.      Menentukan mission perusahaan, termasuk didalamnya adalah pernyataan yang umum mengenai maksud pendirian (purpose), filosofi, dan sasaran (goals).

2.      Mengembangkan company profile yang mencerminkan kondisi intern perusahaan, dan kemampuan yang dimilikinya.

3.      Penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan, baik dari segi semangat kompetitif maupun secara umum.

4.      Analisis terhadap peluang yang tersedia dari lingkungan (yang melahirkan pilihan - pilihan).

5.      Identifikasi atas pilihan yang dikehendaki, yang tidak dapat digenapi untuk memenuhi tuntun misi perusahaan.

6.      Pemilihan strategi atas objective jangka panjang, dan garis besar strategi yang dibutuhkan untuk mencapai objective tersebut.

7.      Mengembangkan objective tahunan dari rencana jangka pendek yang selaras dengan objective jangka panjang, dan garis besar strategis.

8.      Implementasi atas hal – hal diatas dengan menggunakan sumber yang tercantum pada anggaran (budget), dan mengawinkan rencana tersebut dengan sumber daya manusia, struktur, teknologi, dan sistem balas jasa yang memungkinkan.

9.      Review dan evaluasi atas hal – hal yang telah dicapai dalam setiap periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan kontrol, dan sebagai input bagi pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Maka jelaslah, langkah yang perlu dilalui melibatkan berbagai pihak didalam perusahan yang terdiri atas berbagai latar belakang. Tujuan sebenarnya sederhana sekali, yakni menyelaraskan program dan tindakan setiap komponen (bagian) perusahaan menuju suatu sasaran yang sama. Selain itu, kegiatan ini terkadang melibatkan ahli – ahli dari luar perusahaan untuk mendapatkan gambaran atas hal – hal yang terjadi diluar kendali perusahaan.

Public relations, sebagai suatu komponen perusahaan, diadakan untuk tujuan strategis, yaitu untuk membaca rintangan yang muncul dari luar maupun dari dalam, agar perusahaan bisa mewujudkan tujuannya. Public relations memberi sumbangan yang sangat besar bagi perusahaan dengan mengembangkan hubungan – hubungan (relations) yang harmonis dengan stakeholdersnya, agar perusahaan dapat mengembangkan kemampuannya mencapai tujuannya.

Public relations dapat memberikan kontribusinya dalam proses strategic management melalui dua cara : pertama, melakukan tugasnya sebagai bagian dari strategic management keseluruhan organisasi, dengan melakukan survey atas lingkungannya, dan membantu mendefinisikan misi, sasaran, dan objectives organisasi/ perusahaan. Keterlibatan PR dalam proses menyeluruh ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan sekaligus bagi PR itu sendiri, khususnya pada level korporat. Tanpa keterlibatan itu, PR akan melakukan kegiatan secara membabi – buta. PR akan menjadi penghias perusahaan yang menghabiskan uang dengan sia – sia. Webster mengibaratkan sebagai seorang pengemudi yang berpergian keliling kota tanpa dibekali peta.

Kedua, public relations (PR) dapat berperan dalam strategic management dengan mengelola kegiatannya secara strategis. Akhirnya, PR bersedia mengorbankan kegiatan jangka pendek demi arah perusahaan secara menyeluruh. Kedua sumbangan itu akan dapat dimengerti, bila disadari bahwa strategic management mempunyai area kegiatan dalam 3 lapisan, yakni pada lapisan korporat atau organisasi secara menyeluruh, lapisan bisnis atau lapisan khusus, dan lapisan fungsional.

Perencanaan Program Humas

Ada empat alasan mengapa dibutuhkan perencanaan dalam kegiatan Kehumasan. Empat alasan tersebut adalah :

1.      Untuk menetapkan target – target operasi humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh.

2.      Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan.

3.      Untuk memilih prioritas – prioritas yang paling penting guna menentukan (i)jumlah program dan (ii) waktu yang diperlukan guna melaksanakan segenap program humas yang telah diprioritaskan tersebut.

4.      Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas (i)personel yang ada, (ii) daya dukung dari berbagai peralatan fisik seperti alat – alat kantor, mesin cetak, kamera, kendaraan, dan sebagainya, serta (iii) anggaran dan dana yang tersedia.

Kata – kata yang terpenting diingat adalah jam kerja, prioritas, penentuan waktu, sumber daya , peralatan dan anggaran. Disini prinsip – prinsip dasar ekonomi berlaku, yakni kita harus memperhatikan kelangkaan dari hal – hal tersebut dan dan nilainya yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan kita selalu menghadapi hambatan yang abadi yakni, keterbatasan sumber daya. Tanpa adanya suatu program terencana, seorang praktisi humas akan terpaksa beroperasi secara instingtif sehingga ia mudah kehilangan arah. Ia akan selalu tergoda mengerjakan hal – hal baru sementara hal yang lama belum terselesaikan. Pada akhirnya ia akan sulit memperhatikan sejauhmana kemajuan telah dicapai.

Model Perencanaan Humas

Salah satu model perencanaan humas adalah apa yang disebut sebagai “Model Enam Langkah”. Model ini sudah diterima secara luas oleh para praktisi humas profesional. Adapun keenam tahapnya yaitu sebagai berikut :

1.      Pengenalan situasi

2.      Penentuan tujuan

3.      Definisi khalayak

4.      Pemilihan media dan teknik – teknik humas

5.      Perencanaan anggaran

6.      Pengukuran hasil

2.3.2 Upaya dan Solusi untuk Memecahkan Masalah

Pada dasarnya humas adalah satu kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai satu rangkaian kampanye  atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Begitupula Humas dalam Kementerian Perumahan Rakyat, semua kegiatan publikasi baik di media cetak maupun elektronik telah di susun sedemikian rupa secara apik dan teratur, namun dalam pelaksanaannya sering kali dilakukan secara dadakan karena Humas Kementerian Perumahan Rakyat bekerja berdasarkan SK (Surat Keputusan) karena Humas Kementerian Perumahan Rakyat berada di sebuah instansi yang semuanya bekerja apabila ada SK. Padahal dalam teorinya kegiatan humas sebenarnya sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan, karna kegiatan Humas (publikasi) tidak membutuhkan anggaran yang kecil namun besar,  jadi bila tidak direncanakan secara matang akan membuang – buang anggaran itu secara Cuma – Cuma.

Dalam teori tujuan Humas melakukan publikasi adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak – pihak lain yang berkepentingan (atau lazim disebut sebagai seluruh “khalayak” atau publiknya). Namun pada kenyataannya Humas Kementerian Perumahan Rakyat melakukan publikasi dengan tujuan agar target sasaran tahu kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian namun tanpa memikirkan apakah dengan melakukan publikasi melalui media massa cetak  maupun elektronik yang telah dilakukan selama ini cocok atau pas dengan target yang akan disasar?.

Untuk mengetahui efektifitas Manajemen Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam mempublikasikan Visi “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Layak Huni”, penulis ingin memadukan kenyataan dengan teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

Proses Transfer dalam Humas

Proses transfer dalam Humas meliputi:

Negatif                                                                                                Positif

Antipati                                                                                   Simpati

Kecurigaan                                                                              Penerimaan

Masa Bodoh                                                                            Minat

Lalai                                                                                        Pengertian

Humas Pemerintah memiliki amanat yang sangat besar dibandingkan dengan Humas perusahaan lainnya, karena Humas pemerintah harus mengubah Persepsi target marketnya (masyarakat) yang telah memiliki sikap Antipati, Curiga, Masa Bodoh dan Negatif  terhadap Pemerintah. Sikap ini muncul karena masyarakat merasa semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah omong kosong belaka, dan cenderung menyusahkan Rakyat. Oleh sebab itu Humas Pemerintah harus membuat sebuah strategi yang matang untuk meluruskan pandangan keliru masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam teori Humas (PR) berfungsi sebagai “jembatan komunikasi” antara suatu organisasi dengan lembaga lainnya serta berbagai elemennya. Tujuannya adalah, supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya citra positif serta dukungan publik terhadap keberadaan organisasi tersebut. Humas Kementerian Perumahan Rakyat harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya sebagai “jembatan komunikasi” karena tujuan dari publikasi tidak menghasilkan pengertian yang sama antara komunikator (Humas) dan Komunikannya (Masyarakat). Di benak masyarakat Citra Kementerian Perumahan Rakyat adalah sebuah Instansi Pemerintah yang berfungsi untuk membuatkan rumah bagi masyarakat, padahal dalam kenyataannya Kementerian Perumahan Rakyat hanya membuat Regulasi mengenai Perumahan Rakyat yang nantinya digunakan oleh Pengembang dan Bank sebagai landasan untuk mewujudkan rumah murah bagi masyarakat.

Humas atau public relations memiliki alat bantu yang sering disebut sebagai “PENCILS” Publications (Publikasi), Events (Kegiatan), News (Berita), Community Involvement (Keterlibatan Komunitas), Identity Tools (alat bantu identitas), Lobbying (pelobian), dan Social Investment (Investasi Sosial). Namun pada kesempatan kali ini penulis hanya akan membahas tentang publikasi.

Publications (Publikasi dan Publisitas)

Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarkan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan perusahaan / organisasi, yang pantas untuk diketahui oleh publik. Setelah itu,PR juga menghasilkan publisitas untuk memperoleh tanggapan positif secara lebih luas dari masyarakat. Dalam hal ini, tugas public relations officers (PRO) adalah menciptakan berita untuk mencari publisitas melalui kerjasama dengan pihak pers/wartawan dengan tujuan menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang diwakilinya.

Untuk membuat Publikasi dibutuhkan rencana yang matang, untuk itu penulis ingin mengulasnya dengan memasukan rancangan rencana tersebut dalam Manajemen Public Relations.

Proses manajemen public relations diawali dengan tahap pengumpulan fakta, dalam hal ini Humas Kementerian Perumahan Rakyat mengumpulkan data – data yang sekiranya diperlukan untuk menyusun strategi publikasi baik  di media cetak maupun media elektronik. Data – data tersebut di dapatkan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014, kliping berita harian, Keputusan Menteri serta UU tentang perumahan. Dalam hal ini Humas Kementerian Perumahan Rakyat telah melakukan hal tersebut, Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam membuat rancangan media publikasi berpedoman pada Rancangan Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014, kliping berita harian dan keputusan menteri serta UU tentang perumahan.

Definisi Masalah, dalah hal ini seorang praktisi Humas perlu melibatkan diri dalam penelitian dan pengumpulan fakta. Selain itu praktisi Humas perlu memantau dan terus membaca terus pengertian, opini, sikap, dan perilaku mereka yang berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap dan tindakan perusahaan. Pada tahap ini di tentukan: “What’s happening now?” , tahap ini dilakukan oleh Praktisi Humas setiap saat secara kontinu, bukan hanya pada saat kritis. Pada bagian ini penulis menganggap Humas Kementerian Perumahan Rakyat belum melibatkan diri secara optimal dalam hal memantau dan terus membaca pengertian, opini, sikap dan perilaku target market yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena opini dan pengertian mereka terhadap Kementerian Perumahan Rakyat bisa dibilang salah besar, masyarakat menganggap Kementerian Perumahan Rakyat adalah Instansi Pemerintah yang membangun perumahan untuk masyarakat padahal Kementerian Perumahan Rakyat hanya membuat kebijakan dan menjadi fasilisator dalam hal pemmbangunan perumahan.

Perencanaan dan program, pada tahap ini seorang praktisi PR sudah menemukan penyebab timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah – langkah pemecahan atau pencegahan. Langkah – langkah itu dirumuskan dalam bentuk rencana dan program, termasuk anggaran.

Model Perencanaan Humas

Salah satu model perencanaan humas adalah apa yang disebut “model enam langkah”. Model ini terdiri dari :

1.      Pengenalan situasi

2.      Penetapan tujuan

3.      Definisi khalayak

4.      Pemilihan media dan teknik – teknik humas

5.      Perencanaan anggaran

6.      Pengukuran hasil

1.Pengenalan situasi

Pengenalan situasi merupakan tumpuan perencanaan logis. Artinya, segenap prosedur penyusunan rencana harus didasarkan pada tujuan. Tentu saja, keberhasilan akhir tidaklah ditentukan semata – mata oleh baik – tidaknya perencanaan, melainkan juga pada keahlian dan efisiensi proses pelaksanaannya. Kunci pertama dalam menyusun suatu rencana secara logis adalah pemahaman terhadap situasi yang ada. Hal ini bisa diperoleh dengan mengajukan dan menjawab serangkaian pertanyaan seperti berikut ini.

a.         Apa saja yang sudah diketahui dan yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang Kementerian Perumahan Rakyat?

Masyarakat mengetahui Kementerian Perumahan Rakyat adalah instansi pemerintah yang membangun perumahan untuk masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya Kementerian Perumahan Rakyat hanyalah membuat kebijakan tentang perumahan rakyat dan menjadi fasilisator antara pengebang dan perbankan untuk mewujudkan rumah murah (layak huni) bagi  masyarakat.

b.        Apakah ada kesalahan dalam pandangan atau sikap mereka?

Terjadi kesalah pengertian di masyarakat, karena masyarakat menganggap Kementerian Perumahan Rakyat adalah penyedia rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu untuk mengetahui situasi keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat, Penulis akan melakukan analisis SWOT (Strengths = Kekuatan, Weeknesses = kelemahan, Opportunities = peluang, dan Threats = ancaman).

Strengths

·  Kementerian Perumahan Rakyat adalah Instansi Pemerintah sehingga tanpa adanya publikasi yang berlebih Kementerian Perumahan Rakyat bisa tetap terus berjalan.

Weeknesses

·  Dalam melakukan publikasi Humas Kementerian Perumahan Rakyat harus berdasarkan pada SK dari atasan.

·              Publikasi  yang dilakukan terbatas pada anggaran dana dan turunnya dana.

Opportunity

·  Kementerian Perumahan Rakyat adalah suatu Instansi Pemerintah sehingga banyak media yang meliput kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat secara Cuma – Cuma.

Threat

·  Opini dan pengetahuan masyarakat yang berkembang berbeda dengan kenyataannya. Opini dan pengetahuan masyarakat, Kementerian Perumahan Rakyat adalah Instansi Pemerintah yang membangun rumah layak huni untuk masyarakat padahal kenyataannya Kementerian Perumahan Rakyat adalah pembuat kebijakan tentang perumahan rakyat.

2.Penetapan Tujuan

Tujuan Kementerian Perumahan Rakyat, tertuang pada Visinya yaitu “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Layak Huni”. Sehingga setiap publikasi yang dilakukan Humas Kementerian Perumahan Rakyat harus sejalan dengan visi Kementerian Perumahan Rakyat.

3.Definisi Khalayak

Khalayak atau target market Kementerian Perumahan Rakyat adalah Masyarakat Berpengahasilan Rendah atau yang sering disingkat MBR, adapun kualifikasinya adalah :

Demografis

·      Masyarakat dengan status pengahsilan perbulan sebesar Rp. 2.500.000

·      Masyarakat dengan berbagai jenis profesi dengan penghasilan maksimum Rp.2.500.000

·      Masyarakat dengan jenis kelamin laki – laki dan perempuan

·      Masyarakat dengan status menikah, dan belum menikah

Psikografis

·        Masyarakat dengan kelas sosial Menengah ke bawah

·        Masyarakat dengan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni

Geografis

·        Untuk tahun ini target sasaran Kementerian Perumahan Rakyat adalah Masyarakat yang bertempat tinggal di luar jawa.

Behaviour

·         Masyarakat yang memiliki NPWP dan membayar pajak, namun bila masyarakat tersebut tidak memiliki NPWP maka mereka harus memiliki perhimpunan terlebih dahulu.

3.Pemilihan Media dan Teknik – Teknik Humas

Media dan Teknik Humas

Tabel 1.2

Karakteristik media

Jenis Media Promosi	Kekuatan	Kelemahan
Televisi	·   Jangkauannya Luas ·   Ada efek suara dan gambar (gambar bergerak) ·   Daya rangsang sangat tinggi	·    Dapat dilihat dan didengar kembali jika ada pengulangan siaran ·    Sewa slot iklan mahal
Surat Kabar	· Dapat dibaca dimana saja · Dapat dibaca berulang – ulang · Biaya pemasangan relatif rendah	·    Jangkauan terbatas ·    Daya rangsang rendah ·    Kualitas visual tergantung pada kualitas cetakan ·    Setelah habis dibaca cenderung dibuang.

Sumber :buku marketing communication john E.Kennedy hal100-101.

Dalam pemilihan media praktisi humas harus memberikan penilaian media yang efektif, karena media berhubungan langsung dengan segmentasi yang dipilih. Efisiensi penggunaan media dilihat dari sejauh mana media itu dapat menjangkau sasaran secara tepat, frekuensi yang dibutuhkan, dan durasi tayang iklan pada media dengan intensitas yang tinggi. Sejauh ini, humas masih terpaku pada media yang sudah umum semisal media massa elektronik dan media cetak (surat kabar).

Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam memilih media publikasi dilihat dari luas jangkauan media tersebut, jumlah oplah perhari dan segmentasi medianya namun hal ini tergantung pada tenaga ahli yang menentukannya.

Biasanya, para praktisi Humas cenderung mengunakan media yang bercakupan lebih luas, publikais humas lebih sering dijumpai pada koran – koran yang beroplah tinggi dan menjangkau sebanyak mungkin khalayak. Kolom dan waktu siar untuk artikel humas terkadang tidak harus bayar. Pemuatan atau penyiaran suatu materi humas tidak bisa disamakan dengan iklan gratis dan nilainya tidak bisa dihitung begitu saja dengan satuan uang. Kampanye humas bersedia menggunakan media apa saja, asalkan menjangkau sebanyak mungkin khalayak.

4.Jenis – Jenis Media Humas

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengulas kegiatan publikasi Humas Kementerian Perumahan Rakyat pada media pers dan televisi. Media pers (koran) biasanya terdiri dari berbagai macam koran yang beredar di masyarakat secara umum baik yang berskala regional maupun nasional bahkan internasional, sedangkan publikais di televisi, tidak hanya di televisi nasional atau regional tetapi juga televisi internasional.

Adapun media massa cetak yang sering digunakan Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal publikasi adalah Indopos, Suara pembaruan, suara karya, sinar harapan, republika, media indonesia, rakyat merdeka, koran tempo, dan majalah tempo. Sedangkan untuk publikasi di media masa elektronik Humas Kementerian Perumahan Rakyat lebih sering menggunakan Metro Tv, TV one dan TVRI.

5.Perencanaan Anggran

Humas Kementerian Perumahan Rakyat merencanakan anggran publikais media masa cetak dan elektronik hanya membagi rata, namun pada teorinya penentuan anggaran harus memperhitungkan media yang akan digunakan untuk menjangkau khalayak yang telah dipilih yang tentunya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Philip Kotler menyatakan, “Media selection involves finding the most cost-effective media to deliver the desired number of exposures to the target audiences” (2000:586). Lebih lanjut, ia memberikan rumusan untuk membantu menetapkan media yang akan digunakan sesuai dengan anggaran terhadap segmentasi yang akan diraih. Sebagai contoh Kementerian Perumahan Rakyat memiliki Rp 1.000.000.000 dan biaya per 1.000. Average Exposure Quality-nya adalah Rp 5.000. ini berarti Kementerian Perumahan Rakyat dapat membeli 200.000.000 exposure atau (1.000.000.000 : (5.000:1000)) Jika Kementerian Perumahan Rakyat mengejar Average Exposure Frequency sebesar 10 kali, maka Kementerian Perumahan Rakyat dapat meraih 20.000.000 orang dengan biaya sebesar yang dianggarkan.

Average Exposure Quality adalah kualitas keterpaparan rata – rata khalayak yang diperkirakan akan menyaksikan iklan media massa baik media cetak atau media elektronik. Sedangkan Average Exposure Frequency adalah beberapa kali khalayak terpapar pada iklan dalam suatu kurun waktu pemasangan atau penyajian.

Rumus untuk menghitung Total Exposure (E) yang dapat diraih sebuah media adalah :

Rumus Total Exposure (Gross Rating Point)

E = R x T

Dimana :

E = Exposure (keterpaparan)

R = Reach (raihan)

T = Frequency (frekuensi)

6.Pengukuran Hasil Kegiatan Humas

Ada 3(Tiga) hal terpenting berkenaan dengan pengukuran hasil, diantaranya:

a.       Teknik – teknik yang digunakan untuk mengenali situasi sering kali juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai dari segenap kegiatan – kegiatan humas yang telah dilaksanakan. Menurut penulis dalam hal ini Humas Kementerian Perumahan Rakyat belum menerapkan teknik ini dalam pengukuran hasil kegiatan humas, karena sepenglihatan penulis Humas Kementerian Perumahan Rakyat belum pernah melakukan jajak pendapat dengan target sasaran, mereka hanya mengandalkan forum tanya jawab di website www.kemenpera.go.id yang dikelola pusat data dan informasi.

b.      Metode – metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada tahap perencanaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pelencengan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.

c.       Setiap program Humas harus memiliki tujuan yang pasti. Untuk itu, pertama – tama perlu ditetapkan target – target tertentu. Pada gilirannya target – target tersebut akan menjadi tolak ukur atas hasil yang telah dicapai. Humas Kementerian Perumahan rakyat dalam publikasinya telah menetapkan target sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah, setiap publikasi yang dilakukan berhubungan dengan kebijakan – kebijakan yang harus diketahui oleh masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Unsur lain yang bisa digunakan sebagai tolak ukur adalah liputan oleh media massa, sikap media massa yang simpatik terhadap suatu organisasi bisa dipandang sebagai keberhasilan atas segala kegiatan Humas, namun belakangan ini selama penulis melakukan Kerja Praktek Lapangan atau magang tidak jarang penulis mendapatkan pemberitaan yang mengkritik Kementerian Perumahan Rakyat.

Aksi dan Komunikasi, pada tahap ini Humas harus menjalankan segenap program yang telah dirancang. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengulas program Humas Kementerian Perumahan Rakyat khususnya Program Publikasi di media massa cetak khususnya koran dan media massa elektronik khususnya televisi. Pada pelaksanaannya Humas Kementerian Perumahan Rakyat masaih terkendala beberapa masalah yaitu pelaksanaan kegiatan publikasi haruslah berdasarkan SK (Surat Keputusan), apabila SK sudah turun Humas barulah bisa menjalankan publikasi, padahal secara teori setiap kegiatan humas harus dipersiapkan jauh – jauh hari sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Publikasi di media massa cetak (Koran), Humas Kementerian Perumahan Rakyat dibantu oleh tenaga ahli dalam merealisasikan konsep yang telah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga Humas Kementerian Perumahan Rakyat hanya tinggal mengoreksi dan menyetujui tanggal terbitnya. Sedangkan untuk publikasi di media elektronik atau televisi Humas kementerian Perumahan Rakyat menjalankan semuanya sendiri dari menetapkan tema, mencari narasumber, menyewa spot di televisi, negosiasi harga dll, sehingga bila dilakukan secara dadakan Humas Kementerian Perumahan Rakyat tidak akan mengerjakannya secara maksimal, untungnya staf dibagian Humas memiliki tekat yang tinggi untuk maju. Jadi menurut penulis Humas Kementerian Perumahan Rakyat hanya butuh sedikit waktu yang lebih lama sehingga semua kegiatan Humas dapat dijalankan dengan baik.

Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat, adalah struktur organisasi yang tidak jelas, mengapa penulis mengatakan demikian karena Humas Kementerian Perumahan Rakyat bergabung dengan Protokoler yang mengurusi segala perjalanan Menteri Perumahan Rakyat, sehingga terkadang lebih banyak waktu yang tersita untuk menangani masalah keprotokoleran, yang mengakibatkan kekosongan publikasi pada waktu – waktu tertentu.

Anggaran yang keluar dipertengahan tahun menyebabkan publikais yang dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat berpusat dipertengahan tahun dan mengakibatkan sepi publikasi di awal dan akhir tahunpun menjadi masalah berikutnya di Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam menjalankan aksi dan komunikasi, oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan yang matang terutama masalah anggaran agar tidak terjadi sepi publikasi.

           

Evaluasi Humas

           

            Secara garis besar, evaluasi humas dibedakan menjadi dua, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses berkaitan dengan usaha – usaha untuk mengetahui apakan program – program humas telah di kelola dengan baik, berkesinambungan, dan efisien. Dalam hal ini mengukur secara berkesinambungan penampilan program, kadang dalam hitungan bulan. Humas Kementerian Perumahan Rakyat telah melakukan evaluasi proses yaitu dengan mengkliping koran yang dapat memperlihatkan kecenderungan hubungan dengan media. Maksudnya dengan melakukan pengklipingan koran Humas Kementerian Perumahan Rakyat dapat memantau pemberitaan yang berkaitan dengan Kementerian Perumahan Rakyat, yang apabila ada berita yang kurang baik bisa langsung ditindak lanjuti oleh Humas Kementerian Perumahan Rakyat.

Evaluasi Hasil berkaitan dengan usaha – usaha untuk mengetahui, apakah dampak atau hasil yang ditimbulkan oleh program – program Humas yang telah dijalankan. Evaluasi hasil berkaitan dengan usaha untuk mengetahui, apakah tujuan (objective) yang telah ditetapkan dalam rencana telah dicapai. Dalam hal ini penulis melihat tujuan Humas Kementerian Perumahan Rakyat belum tercapai secara keseluruhan, karna tujuan utama publikasi Humas Kementerian Perumahan Rakyat adalah menimbulkan awarenes (pengetahuan) masyarakat tentang kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Perumahan Rakyat, namun pada kenyataannya masyarakat menilai bahwa Kementerian Perumahan Rakyat adalah penyedia rumah.

Dalam teori terdapat Tujuh kategori evaluasi. Kendal, seperti yang dikutip putera (1999), memilah evaluasi menjadi tujuh kategori dasar sebagai patokan dalam melihat sukses dan efektifitas peogram Humas, yakni goal achivement (pencapaian sasaran), measurement of improvement (pengukuran kemajuan), meansurement results (pengukuran hasil), cost efficiency (efisiensi biaya), organizational change (perubahan organisasi), unplanned effect (efek yang tak terencana), dan unarticulated hopes (harapan – harapan tak terartikulasi).

1.      Goal Achivement, dalam hal ini Humas Kementerian Perumahan Rakyat seharusnya mengukur sejauhmana tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam program kehumasan dapat tercapai. Karena dengan menggunakan metode ini Humas akan lebih yakin bahwa program yang dirancang telah berjalan secara efektif, namun pada kenyataannya Humas Kementerian Perumahan Rakyat belum menjalankan evaluasi goal achivement karna praktisi humas Kementerian Perumahan Rakyat menganggap keefektifan publikasi dengan media massa cetak maupun elektronik susah untuk diukur.

2.      Meansurement of improvement, atau evaluasi untuk melihat perbaikan – perbaikan yang sudah terjadi dalam sikap dan pengetahuan publik. Menurut penulis seharusnya praktisi humas Kementerian Perumahan Rakyat lebih peduli dengan sikap dan pengetahuan publik tentang Kementerian Perumahan Rakyat, Humas kementerian Perumahan Rakyat harus lebih bekerja keras untuk mengubah sikap masyarakat yang cenderung anttipati dan masa bodo dengan kebijakan pemerintah karena dianggap tidak membantu rakyat, dan membenarkan pengetahuan masyarakat yang telah keliru menilai Kementerian Perumahan Rakyat.

3.      Meansurement of result, dalam evaluasi ini Humas Kementerian Perumahan Rakyat telah melakukan evaluasi dengan melakukan pengklipingan surat kabar sebagai mana yang dilakukan oleh penulis setiap harinya.

4.      Cost efficiency, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sukses program humas atau kampanye kehumasan dengan menghitung nilai uang yang dihasilakan program dihubungkan dengan usaha – usaha atau jumlah uang yang dikeluarkan dalam kampanye humas. Kementerian Perumahan Rakyat bukanlah sebuah instansi yang mencari keuntungan sehingga Humas Kementerian Perumahan Rakyat tidak perlu melakukan analisis cost efficiency.

5.      Organizational change, evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi terhadap organisasi sebagai hasil kampanye humas. Evaluasi ini bisa dilihat dari sikap praktisi Humas Kementerian Perumahan Rakyat yang memiliki semangat tinggi untuk maju.

6.      Unplanned effect, evaluasi ini bisa disebut sebagai evaluasi hasil sampingan yang dicapai, sebagai akibat program kehumasan yang dijalankan. Dalam evaluasi ini terlihat semakin kompaknya praktisi humas kementerian perumahan rakyat dan munculnya semangat kerja sama antar kelompok.

7.      Unarticulated hopes. Evaluasi ini berkaitan dengan kenyataan, sering sekali pihak manajemen memiliki harapan berlebihan terhadap tujuan program kehumasan, namun harapan ini tidak teraktualisasi dengan baik. Hal ini juga terjadi dalam publikasi humas Kementerian Perumahan Rakyat yang memiliki tujuan seluruh target sasaran (masyarakat berpenghasilan rendah -MBR), mengetahui kebijakan yang dibuat kementerian. Namun pada kenyataannya publikasi yang dilakukan tak jarang tidak sampai kepada target sasaran.

Seharusnya Humas Kementerian Perumahan Rakyat melakukan proses dan tahap evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program publikasi yang dilakukan berjalan, karena hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah publikasi ini efektif atau tidak bila tidak efektif sebaiknya mulai mengurangi publikasi dimedia dan melakukan program kehumasan lainnya.

Proses dan tahap evaluasi

1.      Specify objective, yakni membuat rumusan tujuan program publikasi yang spesifik dan dapat diukur.

2.      Meansures the objectives, yakni melakukan pengukuran efek yang sudah dicapai dari program publikasi yang sudah dijalankan.

3.      Collect and Analyze Data, yakni melakukan pengumpulan data dan mengukur efek yang dihasilkan sampel terpilih pada publik sasaran yang telah ditetapkan.

4.      Report the result to decision maker, yakni menulis laporan tentang hasil program kepada pengambil keputusan. Yang perlu dilaporkan apakah tujuan telah tercapai. Sedangan kepada eksekutif puncak (eselon I), disamping laporan tadi, perlu juga dilaporkan, apakah pencapaian tujuan publikasi membantu sasaran dan tujuan yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat.

5.      Apply the result to decisoins, yakni setiap program harus diterapkan dalam pengambilan keputusan. Hasil – hasil yang etlah dicapai harus dapat memperbaiki program – program untuk masa – masa selanjtnya.

Dalam analisis hasil akhir, Humas Kementerian Perumahan Rakyat seharusnya mengidentifikasi hasil akhir atau evaluasi yang lebih bersifat checkpoint satu persatu dari komponen atau tahapan – tahapan perencanaan dan kegiatan, apakah sudah berjalan atau belum. Hasil evaluasi dapat memberi gambaran secara kuantitatif dan kualitatif, bahwa program humas sudah memenuhi persyaratan atau masih terjadi kekurangan. Tanpa adanya evaluasi, Humas kementerian Perumahan Rakayat tidak dapat menentukan sejauh mana sasaran yang telah dicapai. Evaluasi dapat pula mengusulkan penambahan sarana untuk meningkatkan prestasi, agar dapat mendekati prestasi yang diharapkan. Yang pada gilirannya, dapat membawa ke arah modifikasi program (coulson.1996).

BAB III

PENUTUP

3.1              Simpulan

Dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan atau magang di Kementerian Perumahan Rakyat, penulis berkesempatan magang di Bagian Humas dan Protokol, dibagian tersebut penulis dibina untuk mengontrol kegiatan publikasi yang telah dilakukan Humas Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga penulis lebih paham bagaimana publikasi yang dilakukan Humas Kementerian Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Visi Kementerian Perumahan Rakyat “ Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Layak Huni”, selain itu penulis juga dibina untuk lebih mengetahui tentang keseluruhan kegiatan yang dilakukan Humas dan Protokol kementerian Perumahan Rakyat sekaligus mendalami Kementerian Perumahan Rakyat itu sendiri.

Selain itu penulis juga berkesempatan untuk membuat resume berita yang berkaitan tentang Kementerian Perumahan Rakyat setiap harinya sehingga penulis lebih memahami perkembangan publikasi yang dilakukan oleh media tentang Kementerian Perumahan Rakyat. Pada kesempatan magang kali ini penulis juga berkesempatan untuk belajar bagaimana menerapkan teori tentang pembuatan berita, adventorial, caption yang didapat penulis dibangku kuliah dengan praktek nyata yang dilakukan oleh staf Humas Kementerian Perumahan Rakyat.

Penulis dapat mengetahui gambaran jelas tentang dunia kerja terutama di bidang Humas dan Protokoler. Dengan mengetahui proses kerja Humas dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat, bahwa dalam humas pemerintah semuanya berjalan berdasarkan SK dan humas pemerintah berbeda dengan humas pada perusahaan atau instansi serupa, karna humas pemerintah memiliki beban yang lebih berat yaitu humas pemerintah harus menjalankan fungsinya menciptakan citra Kementerian perumahan Rakyat dibawah bayangan sikap antipati, masa bodo dan kekeliruan tentang pemerintah yang telah mendarah daging di pikiran masyarakat, serta perubahan peraturan pemerintah yang terkadang membuat arah publikasi menjadi sedikit berubah.

Selama satu setengah bulan melakukan magang di Kementerian Perumahan Rakyat tujuan penulis untuk dapat menerapkan ilmu PR dalam hal Manajemen Humas telah tercapai dengan membantu evaluasi proses yang dilakukan setiap harinya oleh penulis, selain itu penulis juga ikut serta dalam pelaksanaan aksi dan komunikasi publikasi Humas Kementerian Perumahan Rakyat.

3.2              Saran

Saran yang bisa penulis berikan untuk Bagian Humas dan Protokol Kementerian perumahan Rakyat, adalah :

1.      pertahankan semangat yang tinggi yang telah dimiliki staf Humas Kementerian Perumahan Rakyat

2.      Sebaiknya Humas Kementerian Perumahan Rakyat harus mempunyai job description yang jelas bagi setiap staf humasnya sehingga meskipun bergabung dengan bagian Protokol, namun kerja Humas tidaklah terganggu dan publikasi bisa dilakukan secara berkelanjutan

3.       Dalam melakukan publikasi baik dimedia masa cetak maupun elektronik sebaiknya humas kementerian perumahan Rakyat melakukan evaluasi mengenai hasil publikasi tersebut, memang hasil dari publikasi susah untuk diukur secara rill, namun jika Humas Kementerian Perumahan Rakyat “mau”, hal ini bisa dilakukan dengan cara – cara yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya.

4.      Penulis merasa publikasi yang dilakukan Humas Kementerian Perumahan Rakyat dalam menyampaikan informasi kepada target sasaran (Masyarakat Berpenghasilan Rendah - MBR), dirasa kurang pas karena kebanyakan target market yang dituju memiliki minat baca yang rendah sehingga publikasi yang disampaikan melalui media massa cetak (koran) cenderung diabaikan, sedangkan publikasi yang dilakukan melalui media massa elektronik (TV) dengan talk show yang ditayangkan di Metro Tv, TV One, dan TVRI cenderung tidak dilihat karena target sasaran lebih menyukai menonton stasiun televisi yang bersifat menghibur dibandingkan informatif. Sehingga jika penulis boleh menyarankan publikasi di kedua media tersebut harusnya di tinjau kembali karna penulis menganggap Humas Kementerian Perumahan Rakyat hanyalah membuang – buang anggaran, akankah lebih baik anggaran itu dialokasikan dengan melakukan kampanye humas di media lain seperti, membuat iklan layanan masyarakat yang modern yang ditayangkan disela – sela acara hiburan televisi, atau membuka stand perumahan di pasar – pasar tradisional sehingga bisa bertemu langsung dengan target sasaran. Serta Humas Kementerian Perumahan Rakyat bisa melakukan “award” untuk opinion leader yang berhasil mengubah pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat “aware” terhadap Kementerian Perumahan Rakyat, “award” itu bisa dilakukan bersamaan dengan perayaan hari Perumahan Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Agustus.

DAFTAR PUSTAKA

1.        Kotler,Philip. According to Kotler, Jakarta:Pt.Bhuana Ilmu Populer .2006

2.        Ardianto,Elvinaro.Public Relations Praktis,Bandung: Widya Padjadjaran.2009

3.        Assumpta,Sr.Maria.Dasar- dasar Public  Relations, Jogjakarta.2002

4.        Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014

5.        Kasali,Rhenald.Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia,jakarta: Pustaka Utamma Grafiti.2005

6.        A.Shimp Terence. Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu,Jakarta: Erlangga.2003

7.        E.Kennedy,Jhon dan R.Dermawan Soemanagara. Marketing Communication “Taktik dan Strategi”, Jakarta : PT Buana Ilmu Populer. 2006

8.        Anggoro,M.Linggar.Teori&Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia,Jakarta: Bumi Aksara.2008

9.        Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat

10.    www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/072006/18/belia/forum

11.    www.kemenpera.go.id